CONTOH KASUS PERSELISIHAN ANTARA PEKERJA BURUH ATAU DEMO BURUH

Demo Buruh Tuntut Hapus Outsourcing

Dasar Hukum Outsourcing

Dasar hukum outsourcing adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:
Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, outsourcing dibagi menjadi dua jenis:

Pemborongan pekerjaan
Yaitu pengalihan suatu pekerjaan kepada vendor outsourcing, dimana vendor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang dialihkan beserta hal-hal yang bersifat teknis (pengaturan oerasional) maupun hal-hal yang bersifat non-teknis (administrasi kepegawaian). Pekerjaan yang dialihkan adalah pekerjaan yang bisa diukur volumenya, dan fee yang dikenakan oleh vendor adalah rupiah per satuan kerja (Rp/m2, Rp/kg, dsb.). Contoh: pemborongan pekerjaan cleaning service, jasa pembasmian hama, jasa katering, dsb.
Penyediaan jasa Pekerja/Buruh
Yaitu pengalihan suatu posisi kepada vendor outsourcing, dimana vendor menempatkan karyawannya untuk mengisi posisi tersebut. Vendor hanya bertanggung jawab terhadap manajemen karyawan tersebut serta hal-hal yang bersifat non-teknis lainnya, sedangkan hal-hal teknis menjadi tanggung jawab perusahaan selaku pengguna dari karyawan vendor.

Contoh Kasus:
Demo Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) melakukan longmarch mulai dari Bundaran HI-Istana Negara-Kementerian Perekonomian-Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka menuntut upah layak dan pencabutan sistem outsourcing, di Kementerian Perekonomian.

Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sejak Kamis pagi. Sambil membawa spanduk, para buruh berorasi menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing yang belakangan makin marak diberlakukan di banyak perusahaan.

Tujuan aksi mereka hari ini adalah menuntut pencabutan sistem kerja outsourcing dan upah layak bagi buruh. Presiden KSPI Said Iqbal menyerukan, bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, sudah berjanji memberikan upah layak kepada para buruh.

“Kami hanya mengingatkan Bapak Hatta Rajasa. Ia sudah menandatangani janji tertulis bersama Menakertrans pada awal Juli 2012. Mereka berjanji pada buruh Indonesia memberikan upah layak, artinya mereka tidak menyetujui upah murah,” ujar Said, saat melakukan orasi didepan Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis, (12/07/2012).

KSPI merupakan gabungan dari berbagai organisasi buruh, antara lain, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI), dan Serikat Pekerja Percetakan Penertiban dan Media Informasi (SP PPMI). Saat ini, aksi massa buruh berjumlah sekitar 30.000 itu masih berada di kawasan Lapangan Banteng dan akan berlanjut ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.

ANALISIS

Dari Sudut Buruh
Upah buruh yang kecil dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang besar menyebabkan keinginan buruh untuk memperbaiki kesejahteraannya dan keinginan untuk mengapus sistem outsourcing.

Dari Sudut Perusahaan
Perusahaan menganggap buruh merupakan salah satu faktor produksi yang harus ditekan biayanya untuk memaksimalkan keuntungannya dan menghasilkan produk yang mampu bersaing dan meminimalkan pengeluaran perusahaan.

Dari Sudut Pemerintah
pemerintah ditempatkan pada permasalahan yang serba salah disatu sisi harus memperjuangkan nasib buruh, disisi lain masalah pengangguran mengharuskan pemerintah mempermudah masuknya investor dengan jalan mempromosikan tenaga kerjanya sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Solusi dari permasalahan kesejahteraan buruh akan mencapai titik terang apabila:
1.Ketiga pihak itu bisa bernegosiasi
2.Buruh tidak kemudian serta merta menyerahkan nasib mereka kepada perusahaan dan pemerintah, tetapi buruh sendirilah yang harus terus memperjuanglkan nasib mereka
3.Peran pemerintah untuk menjembatani dan melindungi kaum buruh

Sumber:

http://www.beritakaget.com/berita/886/demo-buruh-tuntut-hapus-outsourcing.html

http://www.jmt.co.id/outsourcing/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=7

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: