SARA

*   Sara adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan Sara. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

Sara Dapat Digolongkan Dalam Tiga Katagori :

  • Individual : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
  • Institusional : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.
  • Kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

*  Sedangkan Anti Sara adalah suatu tindakan sistimatis untuk memerangi masalah Sara dalam segala macam bentuknya, termasuk sistim dan kebijakan diskriminatif serta sentimen-sentimen Sara yang telah ditanamkan secara tidak sadar sejak usia kanak-kanak.

Oleh karena persoalan Sara sering melibatkan persoalan kekuatan ekonomi dan politik, dimana suatu kelompok berhasil menguasai kekuatan ekonomi atau politik dan tidak bersedia mendistribusikannya kepada kelompok lainnya, maka gerakan moral Anti Sara juga berupaya untuk mengikis ketimpangan-ketimpangan tersebut dan mengkoreksi sistim yang mengakomodir ketidakadilan sosial ini.

Dalam implementasinya gerakan moral Anti Sara aktif menggalang partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memerangi Sara. Penyakit sosial yang telah berusia berabad-abad ini akan terus meraja-lela jika kita tidak menghentikannya sekarang juga. Boleh jadi penyebab timbulnya penyakit kronis ini bukan karena kesalahan kita, namun penyembuhannya merupakan tanggung jawab kita bersama.

Contoh Kasus:

Warga Ahmadiyah disarankan membuat agama baru tanpa menggunakan istilah Islam. Kalau itu tidak dilaksanakan berarti mengandung konsekuensi warga Ahmadiyah telah melakukan tindak pelanggaran hukum. Untuk menyelesaikan masalah ini maka aparat bisa mengkriminalisasikan pengikut Ahmadiyah dengan kategori penyimpangan agama.

Demikian pendapat yang dikemukakan Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Ali Mudzakir, Selasa (08/02).

Menurut Ali, akar masalah penyerangan terhadap warga Ahmadiyah karena adanya keyakinan baru yang mengusik akidah yang telah lama ada. Untuk itu Ahmadiyah harus dinyatakan sebagai ajaran yang dilarang. Contoh kasusnya seperti pada kasus Lia Eden.

“Ahmadiyah bisa dianggap sebagai bentuk penyimpangan agama. Orang yang menjalankannya harus dilanjutkan ke proses hukum,” kata Ali.

Ali menjelaskan, peristiwa penyerangan terhadap Ahmadiyah adalah persoalan tindak pidana yang dicampur emosi dengan digabung keyakinan agama.

“Penyerangan ini konsekuensi logis karena agama dihina. Apalagai ini menyangkut akidah. Maka tindak pidana agama itu perlu dan harus diproses,” tandas tim perumus revisi KUHAP dan KUHP ini.

Meski terancam diserat ke pengadilan karena melakukan tindak kriminal penghinaan agama, namun Ali Mudzakir juga menawarkan solusi terbaik bagi pengikut Ahmadiyah jika tidak ingin dikriminalisasikan. Yakni warga Ahmadiyah harus membikin agama sendiri. Selain itu warga Ahmadiyah tidak boleh menggunakan termonilogi Al-Quran dan Al Hadist sebagai rujukan agamanya.

Menurut Ali Mudzakir, tidak kekerasan yang terjadi akibat emosi dan ketersinggungan masalah agama tidak hanya terjadi di kalangan Islam. Agama lain pun juga sama dan pernah mengalaminya, contohnya kasus Budha Bar yang memicu umat Budha marah. “Saat itu jika pemerintah tidak bergerak cepat, maka bisa dipastikan cafe tersebut dibakar massa.”

Ali Mudzakir mengingatkan, kebebasan itu dibatasi. Termasuk dalam kebebasan beragam. Ada pun untuk menyatakan bahwa sesuatu itu menyimpang atau tidak itu menjadi masalah internal agama. Namun bila terkait masalah publik maka negara harus turun tangan.

Menurut Mudzakir, jumlah Ahmadiyah yang mencapai ribuan bukan alasan untuk tidak mengkriminalisasikan keyakinan ini. “Itu proses penyadaran. Contoh kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Itu satu provinsi tapi selesai dengan pena, dengan perjanjian”.

http://insearching.tripod.com/sara.html

http://hukumpolitik.com/politik/ahmadiyah-bikin-agama-baru-atau-dikriminalisasikan.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: